Bertempat di Wisma Atlet,
Jakabaring, Palembang, sekitar 122 peserta yang berasal 34 Provinsi baik dari
kalangan Pembimas, Kasi/Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tunggi Hindu
Negeri seperti Rektor IIHDN, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, dan STAHN Tampung
Penyang berkumpul bersama untuk mengikuti rakor sekaligus membahas dan menyusun
rencana Kerja 2016. Acara ini diselenggarakan dengan anggaran DIPA ditjen Bimas
Hindu Pusat Jakarta pada tanggal 6 s/d 10 April 2015. Acara ini bertujuan untuk
melakukan koordinasi dalam rangka pengalokasian dan singkronisasi anggaran
Program Bimbingan Masyarakat Hindu dalam rangka penerapan multi DIPA.
Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu terdiri dari a. Ka-Kanwil Prov. Bali sebanyak 1 (satu) orang, b. Pempinan Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN) sebanyak 6 (enam) orang, c. Ka-Kandepag/Kota se-rov. Bali sebanyak 9 (sembilan) orang, d. Kabid/Pembimas Kanwil Kementerian Agama se-Indonesa sebanyak 34 (tiga pulu empat) orang, e. Penyelenggara/Kasi Urusan/Pendidikan di Kab/Kota Se-Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, f. Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bimas Hindu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang
Ada yang menarik
dan berbeda dari acara ini karena di awal acara dimulai dengan Paparan dari
Senator RI utusan Prov.Bali (Anggota DPD MPR – RI) DR. Shri I Gusti Ngurah Arya
Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, SE(MTRU). M.Si. Senator RI
menyempatkan diri hadir dala forum itu untuk menyampaiakan visi dan misi DPD RI
untuk kemajuan Hindu di masa depan. Sebagai pemecah rekor MURI peraih Gelar
Doktor termuda, Sang Senator tidak canggung untuk berbicara di hadapan seluruh
peserta yang hadir. Beliau memaparkan bahwa saatnya Hindu bangkit dengan moment
berjayanya Majapahit setelah Sirna Ilang
Kertaning Bhumi sekitar tahun 1400 (angka dibalik). Kita harus
mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa besar pada tahun 2019. Tentunya
harus dibarengi pencetakan kader SDM Hindu di segala bidang dan pemberdayaan
ekonomi umat. Sudah Lama Founding Father
kita , Ir Soekarno menyatakan bahwa Pancasila terkubur yang mempunyai maksud
bahwa Hindu sendiri sebagai agama nenek moyang telah terkubur bersama dengan diruntuhkanya
beberapa candi – candi Siwa Budha. Untuk mengawali kemajuan Hindu, kita harus
merevitalisasi fungsi candi Hindu sebagai tempat ibadah Hindu yang sah sesuai
amanat UU No. 11 tahun 2010 tantang
Cagar Budaya. Hindu akan bangkit dimulai dari penguatan energi, vibrasi
kesucian dari candi-candi warisan leluhur tersebut.
Dalam
rangka membangkitkan semangat Re-Pancasila untuk umat Hindu Indonesia kita bisa
melaksanakan analisis SWOT Analysis yaitu: 1)
Strength atau kekuatan yang kita miliki. Kita harus menanamkan 4 (empat)
konsensus sebagai pengganti istilah 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu: 1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Bhineka Tunggal
Ika, 4) NKRI. Dengan Indonesia kembali ke agama leluhur maka Indonesia akan
berjaya kembali. Pancasila sebagai satu-satunya alat pemersatu
nusantara/manusia. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang berpengaruh bagi
Asia dan Afrika.
Yang kedua
adalah Weakness yang artinya adalah
kelemahan yang kita miliki yang justru membuat kita terpacu untuk lebih
mengantisipasi usaha – usaha mendegradasi Nilai-nilai Pancasila, ada
gerakan-gerakan yang berusaha membenamkan Pancasila lebih dalam. Munculnya berbagai
paham radikalisme pundamentalis seperti ISIS yang bisa dianggap ideologi bagi
rakyat Indonesia jika kurang pemahaman kebangsaanya. Peran Bali sebagai Pusat
semesta Pancasila mulai termarjinalkan. Munculnya UU diskriminatif terhadap
kaum minoritas, minimnya aktialisasi dan re-vitalisasi Pancasila. Sosialisasi 4
(empat) konsensus/4 Pilar bangsa (pasca Keputusan MA dinyatakan 4 pilar
berganti sebutan menjadi 4 konsensus)
Analisis
ketiga yaitu Opportunity yang artinya
Keadaan yang membawa keuntungan bagi Pancasila yaitu kondisi alam yang mendukung
tetap tegak dan bangkitnya Pancasila, kondisi internasional, Pemilu 2014 yang
melahirkan sosok pemimpin baru pilihan rakyat yang sejati.
Analisis
yang terakhir yaitu Threat artinya
upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan cara mere-branding kembali ajaran – ajaran
Pancasila, kaum nasionalisme menghadapi situasi rakyat pragmatis. Sinergi dari
Institusi/Lembaga Nasional secara terukur dan terprogram. Menciptakan
pahlawan-pahlawan baru untuk umat Hindu Indonesia. Menduduki posisi – posisi
penting dalam jabatan politik dan pemerintahan.
Senator RI
juga melakukan Sosialisasi PMA No 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan
Hindu. Pasraman ada 2 (dua) jenis yaitu formal dan non formal. Dalam PMA 56 ini
ada 4 (empat) tingakatan Pendidikan Keagamaan Hindu: 1. Satuan Pendidikan
Pratama Widya Pasraman (merupakan PAUD diikuti oleh anak – anak berusia di
bawah 6 (enam) tahun, 2) Satuan Pendidikan Adi Widya Pasraman merupakan
Pendidikan Dasar tingkat Sekolah dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat, 3)
Satuan Pendidikan Madyama Widya Pasraman merupakan Pendidikan Tingkat Sekolah
Menengah Pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat, 4) satuan Pendidikan Utama
Widya Pasraman merupakan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas yang terdiri
dari 3 (tiga) tingkat, 5) Maha Widya Pasraman merupakan Pendidikan Tingkat
Tinggi.
Senator RI
yang satu ini memberi masukan/rekomendasi untuk Acara Rakor Ditjen Bimas Hindu
di Palembang, yaitu: 1) dalam rakor agar memunculkan design kerja (blue
print/cetak biru) bidang pembangunan keumatan Hindu, 2) revolusi Mental aparat
birokrasi di Internal Bimas Hindu dengan tidak menjadi SDM yang inferior, 3)
munculkan tokoh Hindu di daerah yang akan maju sebagai anggota DPD, DPR dan
sinergi untuk memberi masukan demi target politik di Pemilu 2019, 4) Cerdas
dalam pengajuan anggaran dan kebijakan
prioritas 2015 – 2019, 5) jeli melihat kemungkinan program untuk
keumatan, 6)penyiapan SDM Penyuluh, Guru Hindu dan lain sebagainya di daerah.
Masukan
untuk Bimas Hindu Kementerian Agama R: dibuatkan renja yang mana diharapkan
setiap provinsi memilikki minimal 1 (satu) pilot project sekolah untuk tingkat
TK, SD, SMP, SMA dan PTAH. Membuat rencana multi tahun hingga 2019. Adanya tim
kecil yang menyiappkan SDM dan infrastruktur tentang legal standing pengajuan
sekolah Hindu, lakukan pendataan pemetaan jumlah siswa, mahasiswa, SDM Guru,
dosen dan infrastruktu pendukungnya.
Rencana
Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari Sasaran dan program yang telah
dtetapkan dalam rencana Strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Bimas Hindu
melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam renja ditetapkan rencana tingkat
kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan
renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan
anggaran, oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk
mencapainya dalam tahun
Seiring dengan telah ditetapkannya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RENSTRA Kementerian
Tahun 2015 – 2019 maka perlu dilakukan soialisasi dan singkronisasi Rencana
kerja (Renja) tahun 2016 Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri Hindu. Renja
Tahun 2016 ini meruipakan pelaksanaan Renstra Kementeriasn Agama Tahun kedua
yang mendukung Pencapaian pembangunan di bidang agama dan pendidikan agama
seccara nasional. Untuk itu penting bagi Ditjen Bimas Hindu untuk melakukan
evaluasi agar rencana kerja tahunan yang disusunya dapat berkelanjutan. Di
samping itu Rencana kerja yang disusun harus bersifat inklusif sehingga dapat
menampung kebutuhan masyarakat Hindu di semua pelosok Indonesia, dengan
demikian maka semua umat Hindu di seluruh Indonesia merasakan perhatian yang
adil dari Ditjen Bimas Hindu, dan negara hadir di sana sesuai Nawa Cita
Pemerintahan sekarang
Dalam koordinasi ini diupayakan agar
ada persamaan ersepsi dalam melaksanakan arah kebijakan Renstra Ditjen Bimas
Hindu sehingga tidak terjadi duplikasi anggaran serta tidak terjadi salah
sasaran karena kurang akuratnya data yangg dimiliki Ditjen Bimas Hindu. Dengan
Rapat koordinasi ini maka kita dapat menyusun anggaran yang tepat sasaran dan
berdaya guna bagi masyarakat Hindu, di samping juga melakukan singkronisasi
anggaran pusat dan daerah. Atas dasar itulah Ditjen Bimas Hindu mengdakan Kegiatan
Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat, daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu
Negeri di Wisma Atlet, Palembang, Sumatera Selatan, dari tanggal 6 sampai dengan
10 April 2015.
Ruang
lingkup dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi
Agama Hindu ini adalah: a. Mendapatkan
data perencanaan yang akurat, b. Untuk melakukan
alokasi anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di daerah, c. Menelaah
kegiatan prioritas masing-masing daerah agar selaras dengan renstra, d. Mengurangi
revisi RKA-K/L di lingkunga Satker Ditjen Bimas Hindu, e. Mengintegrasikan
kegiatan Pusat dan daerah serta Perguruan Tinggi Agama Hindu (PTAHN), f. Melakukan
Singkronisasi Anggaran Pusat, daerah dan PTAHN tahun 2016
Dasar Pelaksanaan Kegiatan rakor di Palembang ini adalah:
1. UU
No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. UU
No. 1 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU
No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. UU
No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. PP
No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga;
6. Perpres
RI No 2. Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019;
7. Perpres
RI No. 3 tahun 2015 tetang perubahan atas Perpres No 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
8. Surat
Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Bimas Hindu Nomor:
DJ.V/59/KPA/2015 tanggal 11 Maret 2015, tentang Kegiatan Rakor Perencanaan
Pusat, Daerah dan Perti Agama Hindu Tahun 2016;
Acara Rakor
dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian Agama RI pada hari Senin, 6 April
2015 jam 16.00 di aula/meeting room Wisma Atlet. Paparan
Narasumber yang pertama adalah Sekjen Kementerian Agama RI tentang Kebijakan
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016. Pada Hari Selasa, 7
April 2015, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI menyampaiakan Papasran tentang
Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 dan Fokus Kegiatan 2016. Dilanjtukan Paparan Sekretaris Itjen Kementerian Agama RI tentang
Pengawasan Intern Untuk Pelaksanaan
Anggaran yang akuntabel.
Pada hari Rabu, 8
April 2015 dilanjutkan dengan paparan narasumber Direktur Pendidikan Bappenas tentang Arah
Kebijakan Nasional Pembangunan Bidang Pendidikan tahun 2015 – 2019. Selanjutnya Direktur Agama, Kepemudaan dan Olah Raga Bappenas
tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Bidang Agama tahun 2015 – 2019; Dan dari Bappenas tentang Teknik Evaluasi Program dan
Anggaran.
Pada Hari Kamis, 9
April 2015 diadakan diskusi Panel yang membhasa Arah Kebijakan Pembangunan di bidang
Agama, Pendidikan dan Dukungan Manajemen
yang dipandu oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Agama
Hindu dan Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Membahas evaluasi
kegaian 2016 dan penekanan program tahun 2016 di samping tanya jawab seputar
pelaksanan kegiatan dan anggaran.
Dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang
akan dilaporkan kepada Bappenas sebagai bahan Rencana Pembanguna Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Penyusunan Data Kebutuhan Operasional 2016
masing-masing Satket yang meliputi kebutuhan operasional pendidikan dan non
pendidikan, gaji, dan tunjangan
Di hari terakhir Jumat, 10
April 2015 diadakan Rapat Paripurna Rencana Kerja 2016. Kegiatan
dilaksanakan dalam bentuk pemaparan Rencana Kerja (Renja) masing-masing
provinsi sehingga dapat disepakati kegiatan mana yang harus dilakukan oleh
Pusat dan kegiatan yang dilakukan oleh daerah. Wakil dari masing-masing daerah
juga memaparkan data umat dan data pegawai serta permasalahan yang ada di
daerah sebagai bahan evaluasi dan kebijakan Ditjen Bimas Hindu tahun 2016. Dilanjutkan dengan acara Penutupan. Acara
diawali dengan penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan peserta tentang
evaluasi pelaksanaan rakor. Acara ditutup oleh Plt. Kepala Bagian Perencanaan
Ditjen Bimas Hindu.
Kegiatan ini positif karena merupakan media untuk singkronisasi anggaran pusat dan daerah
sehingga akan tercipta dokumen perencanaan yang bermutu untuk pelaksanaan
anggaran Tahun 2016. Bantuan kepada masayarakat bisa lebih terukur, tepat
sasaran dan akuntabel jika sudah direncana sejak saat ini. Saran untuk kegaitan
ini adalah supaya kegiatan rakor ini dilaksanakan rutin dan ada tindak
lanjutnya, menghasilkan rekomendasi dan di tahun depan kegiatan rakor harus
fokus pada permasalahan rencana kerja dan anggaran agar tidak meluas dan tepat
sasaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar