Rabu, 22 November 2017

Outing PAUD Kurnia Djaja Alam, Batam Kota ke Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam

Batam-Pada hari Rabu, 22 Nopember 2017 bertempat di Pura Agung Amerta Bhuana, sejumlah 54 (lima puluh empat) rombongan PAUD Kurnia Djaja Alam, Batam Kota mengadakan outing atau kunjungan untuk memperkenalkan rumah ibadah agama – agama di Indonesia kepada siswa. Hadir dalam kesempatan itu hadir Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama, Penyuluh Agama Hindu non PNS, guru PAUD dan Pasraman Jnana Sila Bhakti dan Anggota DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Prov. Kepulauan Riau.

Pada kesempatan itu Siswanti selaku Penyuluh Agama Hindu di Kota Batam menjelaskan makna, fungus dari masing – bangunan yang ada di Pura. Semuanya mengandung nilai pendidikan budi pakerti dan nilai – nilai keagamaan Hindu. Pada intinya semua agama mengajarkan kebaikan bagi umatnya.

Pada kesempatan selanjutnya Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu menjelaskan sejarah berdirinya Pura Agung Amerta Bhuana. Pura ini diresmikan oleh Menteri Agama RI pada tahun 2009. Eko menjelaskan 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia. Menurut Eko, sebuah kepercayaan untuk bisa diakui sebagai sebuah agama harus ada Nama Tuhan, Kitab suci, orang suci, tempat suci, hari besar keagamaan, tradisi yang melekat dan pokok-pokok keimanan dalam agama, kalau dalam Islam ada rukun Islam kalau dalam Agama Hindu mengenal konsep Panca Sradha atau lima dasar keyakinan/keimanan dalam agama Hindu.

Selanjutnya Eko menjelaskan program pemerintah saat ini seperti gerakan masyarakat sehat (Germas) melalui program PUTAR (Pura Tanpa Asap Rokok), INI PUJA (Inisiatif Pura Hijau), gemar membaca dan menulis, gemar beribadah, gemar membaca kitab suci. Eko mengajarkan pola hidup sehat dengan tidur yang cukup, makan yang bergisi dan jauhi narkoba. EKo juga berpesan kepada smeua siswa PAUD agar menggantungkan cita – cita yang setinggi – tingginya. Terakhir Eko menjelaskan pentingnya nilai – nilai pemahaman dan pengamalan Pancasila serta nilai – nilai nasionalisme bagi siswa PAUD. (eko prasetyo 2017).

Assesmen Pejabat Eselon III dan IV Kanwil kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau

Tanjungpinang=Bertempat di Hotel Bintan Plaza, Kota Tanjungpinag, pada tanggal 17 sampai dengan 19 Nopember 2017, Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau Mengadakan Assesment Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan amanah Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka mengisi jabatan pimpinan harus dilakukan assesment guna mengetahui kemapuan akademik, manajerial, psikologis, intelegensia dan lain – lain sehingga seseorang dikatakan layak atau tidak untuk memimpin sebuah organisasi pemerintahan.

Assesment juga untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sehingga pada perkembangannya assessment menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun bila seorang pegawai ingin dan sedang menduduki posisi jabatan pimpinan. Untuk itu pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau diharapkan dapat mengikuti kegiatan assessment di tahun 2017 di Kota Tanjung Pinang.

Ruang lingkup dari kegiatan assesment ini meliputi test kemapuan akademik, test kemapuan kompetensi dasar computer, test intelegensia (IQ), psikotest, pemahaman agama dan test wawancara.

Dasar dari Kegiatan Assesmen kompetensi pejabat eselon III dan IV ini adalah Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang - Undang nomor 25 Tahun 25 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Ka-Kanwil Kementerian Agama berkesempatan memberikan kata sambutan dalam upacara pembukaan assesmen kompetensi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau. Dalam paparannya Ka-Kanwil menyatakan bahwa kegiatan ini wajib diikuti oleh semua pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Kementerian Prov. Kepulauan Riau untuk mengetahui sejauhmana kemampuan kompetensi dan manejerial seorang pemimpin.

Selanjutnya Sekretaris Inpektorat Jenderal Kementerian Agama RI berksempatan memberikan kata sambutan dan pembinaan kepada peserta yang hadir. Beliau menyatakan bahwa assesmen ini bertujuan untuk membentuk integritas ASN di lingkungan Kementerian Agama RI. Itjen saat ini sedang melakukan pendampingan laporan keuangan kepada seluruh Satker sebelum BPK RI turun melakukan audit laporan keuangan tahun anggaran 2017. Beliau mengharap agar seluruh pimpinan satker koorperatif dengan auditor dan melengkapi laporan keuangan sehingga opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat kita pertahankan.

Selanjutnya peserta mengikuti test kompetensi dasar komputer yitu membuat paparan powerpoint, mengoperasikan microsoft Excell, mengoperasikan Microsoft word. Seorang pemimpin harus memilikki keahlian dalam mengoperasikan komputer. Dilanjutkan dengan test pengetahuan membaca kitab suci Al Quran bagi yang beragama Isalam dan terkahir wawancara yang pertama perihal uraian tugas dan jabatan

Pada hari Sabtu, 18 Nopember 2017 dilanjutkan dengan test psikologis dalam hal kemampuan menulis dan menggambar. Dari cara menulis dan menggambar  maka seseorang dapat diketahui cara memimpin dan kepribadiannya. Kemudian test Intelegensis (IQ). Tujuan dari test ini untuk mengetahui sejauhmana kecepatan pemimpimpin dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan logikanya. Dilanjtkan dengan test Wawancara oleh Assesor dari Kementerian Agama RI di Jakarta mengenai tugas dan fungsi penyelenggara Hindu sesuai dengan PMA nomor 13 tahun 2012 seperti contoh Pasal 325 seperti contoh ayat 5 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Hindu mempunyai tugas melakukan pelayanan, pembinaan teknis, pembinaan, menyediakan informasi dan data yang berhubungan dengan Bimbingan Masyarakat Hindu. Assesor juga menanyakan inovasi yang kita lakukan di lingkungan kerja. Penggunaan aplikasi microsoft office dan juga aplikasi keuangan lainnya. Terakhir adalah test Wawancara yang ke-3 mengenai uraian tugas, hambatan dalam pelaksanaan tugas, riwayat hidup, inovasi dan bukti dari inovasi yang sudah kita lakukan;

Pada hari Minggu, 19 Nopember 2017 peserta Mengisi kuisioner kepuasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan assesment, kemudian dilanjutkan dengan Penyelesaian administrasi terkait penandatanganan Surat Perjalanan dinas, dan dokumen lainnya; (eko prasetyo 2017)



Bimtek Tata Kelola Keuangan KPA dan PPK Kanwil kemenhterian Agama Prov. Kepulauan Riau

Batam-Bertempat di Wisma Kementerian Agama, Batam Center, 13 s/d 15 Nopember 2017 Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola keuangan KPA dan PPK di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau dan Kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten serta madrasah negeri Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Kegiatan ini bersumber dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau tahun anggaran 2017.

Syahjohan selaku ketua panitia menyampaikan dasar pemikirannya adalah dalam rangka mempertahankan dan mewujudkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan baik pada tingkat Satker sampai pusat maka perlu memberikan pemahaman yang integral kepada seluruh pengelola anggaran dalam hal ini KPA dan PPK karena masih banyak PPK dan KPA yang baru yang harus memahami secara komprehensif berkaitan pengelolaan anggaran masih perlu kita tingkatkan. Apalagi pada tahin anggaran 2017 kita mendapat amanat yang berat untuk mempertahankan opini pada tahun 2015 yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga pada kesempatan nasional, Menteri Agama RI melalui Sekjen Kementerian Agama yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan di Bangka Belitung bahwa tahun ini kita sudah diberi catatan dan peringatan pada lapopran keuangan pada laporan keuangan tahun 2015 tidak terselesaikan maka opini WTP akan dicabut yang berdampak pada besaran tunjangan kinerja. Pada saat yang sama sudah ada entry briefing BPK RI di Biro Keuangan Kementerian Agama. Dalam waktu dekat Itjen juga akan melakukan audit kepada seluruh Satker di Kepulauan Riau. Pada awal Januari 2018 akan kita laksanakan evaluasi anggaran Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Kementerian Agama RI. Adapun narasumber adalah dari Kanwil DJPP, KPKNL perwakilan Kota Batam, Kepala KPPN Kota Batam, Kepala Bagian Laporan Keuangan Biro Keuangan Kementerian Agama RI.

Kemudian Juremy selaku Kepala Kanwil Kemenag Kepri yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Tata Usaha berkesempatan memberikan sambutan. Juremy mengatakan bahwa saat ini Kepala Kanwil berada di Jakarta atas undangan KPK untuk menerima penghargaan cerpen anti korusi terbaik. Banyak penghargaan yang sudah kita peroleh. Bulan Maret Kita menrima penghargaan Kementerian yang ikut andil dalam menyajikan laporan keuangan yang sangat baik, kemudian penghargaan laporan keuangan dengan standar tinggi, kita juga terbaik laporan BMN. Ini harus kita pertahankan, jangan sampai dari WTP menjadi WDP. Kementerian Agama juga masuk 5 (lima) besar anggaran tertinggi. Untuk realisasi anggaran 2017 kita sudah mencapai 76% dan berada peringkat 9 nasional dari 34 Provinsi, semoga bisa bertaham sampai akhir Desember 2017. Kementerian Agama secara nasional menargetkan realisasi sebesar 90%. Tentunya ini sangat dipengaruhi kinerja KPA dan PPK terutama dalam halam perencanaan anggaran. Juremy menegaskan bahwa perencanaan bukan berdasarkan kepada keinginan tetapi kepada kebutuhan, money follow program jangan program follow the money. Yang sangat membantu kita mendapat nilai kinerja tinggi selanjutnya adalah revisi. Jika sering revisi maka ada indicator perencanaan kurang bagus. Hal ini akan mempengaruhi realisasi. Selanjutnya adalah rencana penarikan dana (RDP) juga mempengaruhi kinerja. Setiap KPK dan PPK merancang penarikan dana setiap awal tahu. Tetapi terkadang apa yang kita renacana tidak sesuai realisasinya, Maka harus ada analisa  perencanaan waktu penarikan dana seperti pencairan TPG harus setiap bulan tetapi kenyataannya ada yang per tiga bulan dan per semester. Jangan sampai RDP dengan realisasi sangat berbeda jauh yang berakibat kita mendapat teguran dari KPPN dan DJPP Kementerian Keuangan. Masih ada gaji minus di lingkungan Kanwil Kemenag Kepri.  Masalah selanjutnya adalah pengambilan SP2D. Contoh kasus nomor rekening yang salah angka, nama atau sudah tidak aktif juga akan mengakibatkan retur. Sebelum Surat Perintah Pembayaran (SPP) ditandangani oleh PPK harus diperiksa dengan teliti oleh PPK. Jika sudah ada sinergi yang baik antara KPA, PPSPM, PPK dan bendahara pengeluaran untuk saling koordinasi sehingga tidak terjadi hal – hal yang tidak kita inginkan. Mari kita rubah pola pikiran kita, jangan apa yang di kepala itu yang dikerjakan, tetapi rencana di awal tahun dengan baik. Juremy berharap apa yang harus kita realisasikan di awal tahuna, pertengahan dan akhir tahun. Jika perencanaan diatur maka realisasi akan sesuai RDP maka realisasi akan berjalan baik, maka opini WTP akan kita pertahankan. Terakhir Juremy berpesan kepada peserta agar peserta mengikuti kegiatan ini sebaik – baiknya dan menerapkannya di tempat kerja masing-masing. Dan Juremy membuka kegiatan ini secara resmi.

Ditjen Perbendaharaan Kanwil Kementerian Keuangan Prov. Kepulauan Riau menyatakan bahwa revisi DIPA untuk tahun anggaran 2017 paling akhir tanggal 30 Nopember 2017. Revisi diutamakan kepada hal yang mendesak seperti belanja pegawai dan sebagainya. Untuk revisi perjalanan dinas sudah tidak bisa dilakukan karena DJJP berusaha melakukan optimalisasi per output. Realisasi sekarang berbasis pada output bukan hanya tergantung pada jumlah dana yang direalisasikan. Tetapi PPK wajib membuat catatan-catana alasan mengapa dana tersebut tidak bisa direalisasi misalnya seorang pegawai pension di bulan September maka gaji di bulan Oktober sapai dengan Desember bisa dikembalikan Negara jika Satker lain tidak memerlukan relokasi anggaran belanja pegawai. DJJP menegaskan bahwa sehat dan tidaknya sebuah satker bisa dilihat dari laporan keuangannya.


Kemudian Kepala KPPN Kota Batam menjelaskan Undang –Undang nomor 11 tentang Pebendaharaan Negara yang memuat kewajiban, tugas dan kewenangan Penguasa Anggaran (Presiden), Pengguna anggaran (menteri), Bendahara Umum Negara/BUN (Menteri Keuangan), KPA, PPSPM, dan PPK. Kemudian KPKNL Perwakilan Kota Batam menjelaskan tata cara rekon Barang Milik Negara (BMN). Kemudian Ka-Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau menyampaikan stretegi pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, realiasi, pengawasan dan pelaporan. Ada Tata kelola uang, barang dan sumber daya manusia (SDM). Kemudian  Kepala Bagian Laporan Keuangan Biro Keuangan Kementerian Agama RI menyoroti realisasi anggaran yang belum maksimal di beberapa Satker. Pengelolaan BMN juga menjadi sorotan dalam audit kinerja oleh BPK dan Itjen Kementerian Agama RI. Beliau berpesan bahwa PPK memang harus berhati-hati dalam meralisasikan anggaran, tetapi jangan terlalu ketakutan melakukan realisasikan anggaran. Misalnya pengadaan barang dan jasa. Semua sudah ada aturannya dan bisa dipelajari. Jika masih merasa ragu bisa meminta pendampingan dari Itjen Kementerian Agama RI dalam proses realisasi anggaran. Jangan jadikan juklak/juknis dan aturan sebagai penghambat kita bekerja karena semua sudah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Rabu, 15 November 2017

Kunjungan Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Komite III DPD RI B.65 Bidang Agama Hindu Ke Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang-Bertempat di Aula Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau, Hari Rabu 15 Nopember 2017 Senator Indonesia atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Utusan Provinsi Bali yaitu Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa III,SE(MTRU),M,Si mengadakan Kunjungan Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Komite III DPD RI B.65 Bidang Agama Hindu Ke Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Hadir pada kesempatan itu Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kep. Riau, Pembimas Hindu Kawil kemenag Kep. Riau, Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Penyuluh Agama Hindu pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Kep. Riau, Ketua Paruman Walaka Parisada Prov. Kep. Riau, Sekretaris Parisada Prov. Kep. Riau, Pengurus WHDI Prov. Kepulauan Riau, Ketua Parisada Kota.Kabupaten se-Kepulauan Riau, Pengurus WHDI Kota/Kabupaten se-Kep. Riau, Ketua DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH)  dan  Suka Duka Hindu Di Lingkungan TNI/Polri

Adapun lingkup tugas dari Senator Indonesia atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI lingkup tugas adalah 1) Pendidikan, 2) Agama, 3) Kesehatan, 4) Kebudayaan, 5) Pariwisata, 6) Pemuda dan Olahraga, 7) Kesejahteraan Sosial, 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 9) Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 10) Ekonomi Kreatif, 11) Administrasi Kependudukan / Catatan Sipil, 12) Pengendalian Kependudukan / Keluarga Berencana, 13) Perpustakaan, dengan ini bermaksud untuk menyampaikan rencana Kunjungan Kerja selaku Anggota Komite III dan Anggota Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Utusan Provinsi Bali.

Ada 2 (dua) agenda dari Senator Indonesia Utusan Prov. Bali ke Kepulauan Riau, yaitu Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Asal Bali Ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Bidang Agama Hindu dan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Terkait RUU Perlindungan Umat Beragama dan Program Tindaklanjut Permenag No. 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu di Provinsi Kepulauan Riau. Rombongan berjumlah 4 ( empat ) Orang Termasuk Staf Ahli Dan Staf Khusus.

Pada kesempatan itu, H. marwin Jamal, S.Ag, M.Ag selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau berkesempatan menyampaikan kata sambutannya Marwin Jamal menyamapaikan bahwa kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau sangat kondusif. Umat Hindu selalu menjaga kerukunan baik intern maupun antar umat beragama. Marwin juga menginformasikan bahwa di Kepri sendiri sudah ada 4 (empat) pura yaitu Pura Agung Amerta Bhuana (Batam), Pura Satya Dharma (Muka Kuning, Batamindo, Kota Batam), Pura Dharma Kerthi (Kab. Bintan), Pura Girinatha Puncaksari (Kab. Bintan). Untuk Pasraman ada 2 (dua) masing-masing ada di Kota Batam yaitu Pasraman Jnana Sila Bhakti, Pasraman Brahma Widya Satwika berada di Kabupaten Bintan.

Pada kesempatan berikutnya Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu Kepri juga menyatakan bahwa jumlah umat Hindu di Kepri ada sekitar 1280 jiwa (di Batam, Kota Tanjung Pinang, Kab. Bintan, Kab. Karimun dan di Kab. Natuna). Tetapi di Kepri jumlah penyuluh hanya 1 (satu) orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah umat. Idealnya 100 umat Hindu harus ada 1 (satu) orang penyuluh. Pembimas Hindu juga menginformasikan bahwa di Kepri hanya ada 1 (satu) ornag guru PNS. Hal ini juga tidak sebanding dengan jumlah siswa yang beragama Hindu. Ketut berharap kepada Senator Indonesia agar membantu memecahkan permasalahan ini.

Mengawali pembicaraannya, Arya Wedakarna menjelaskan sejarah dibentuknya DPD RI setelah era refotmasi hingga tugas dan kewenangan DPD RI. Tujuan Arya Wedakarna selain melakukan kunker juga menyerap aspirasi, pendapat RUU Perlindunagn Umat Beragama (PUB) yang salah satu tujuannya untuk mengurangi konflik-konflik keagamaan yang ada di Indonesia pemberlakukan SKB dua menteri tentang pendirian rumah ibadah. Wedakarna juga menjelaskan tata urutan perundang-undangan RI yang urutannya adalah Pancasila, UUD 1945, Undang – Undang, Peratuaran pengganti Undang-Undang (perpu), Permen, Inpres, Kepres, Permen, Perda, sampai Perwako sesuai UU nomor 23 tentang otonomi daerah. Kita harus mendukung dan mengawal Tri Sakti dan Nawa Citta Pemerintahan RI. Senator juga berpesan agar kita menjaga persatuan dan kesatuan, menguatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus mendukung pemerintah untuk melakukan pendataan jumlah umat yang benar, walau badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan pendataan. Anggaran pada Ditjen Bimas Hindu tergantung pada jumlah umat Hindu di Indonesia. Seusai Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa kewenangan pegangkatan guru berada di pemerintah daerah. Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Hindu tidak berwenang mengangkat guru, berbeda dengan Ditjen Pendis yang sudah mempunyai madrasah dan pesantren. jadi jika di Kepulauan Riau Kekuarangan guru Agama Hindu harus ada surat pengajuan ke Kementerian Pemberdayaan aparatur negara (Kemenpan RB) melalui Pembimas Hindu, dan Parisada provinsi. KemenpanRB selanjtnya akan meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan RI dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan. Pembimas Hindu, Penyelenggara Hindu tingkat Kota/Kabupaten dan Parisada harus mengawal permohonan ini.

Wedakarna juga menjelaskan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 menjelaskan bahwa candi bisa digunakan untuk kegiatan kenegaraan dan keagamaan, seperti Candi Prambanan.  Wedakarna bepesan agar kita mengoptimalkan revitalisasi fungsi candi seperti pelaksanaan Taur Agung Nyepi di Candi Prambanan. kita jangan Bali sentris, hargailah kearifan lokal. Jika membuat pura di Kepulaun Riau maka perhatikan budaya Melayu. Wedakarna juga berpesan agar Parisada melakukan pembinaan sudhi wadhani dan keluarga sukhinah yang benar. Jangan mempersulit umat Hindu.

Wedakarna juga menegaskan PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keeagaman Hindu bisa direalisasikan di Kepri, mengingat satuan Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (pratama widya Pasraman) sampai dengan Maha Widya Pasraman di tingkat perguruan Tinggi. Pembimas Hindu bisa melakukan kajian studi kelayakan mebantuk Pratama Widya Pasraman di Kota Batam atau Kab. Bintan. Tentunya harus dilengkapi dulu berkas-berkasnya dan juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dilangsungkan dengan sesi Tanya jawab, pemberian masukkan/testimoni. Pada kesempatan pertama Nyoman Wiarta (Ketua Parisada Kab. Bintan) menyampaikan di Kabupaten ada sekitar 42 siswa yang beragama Hindu tetapi tidak ada guru agama Hindu PNS. Maka dibentuklah Pasraman non formal untuk memenuhi nilai siswa di sekolah. Nyoman Wiarta berharap Mahasiswa di perguruan tinggi Hindu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Nyoman Wiarta berharap bantuan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu ditingkatkan dan juga bantuan kegiatan keagamaan. Terakhir bagaimana agar Pasraman Brahma Widya Satwika mendapat legalitas formal.

Kemudian Putu Suardika selaku Sekretaris Parisada Prov. Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih atas kepedulian DPD RI Utusan Bali. Gambaran umum perkembangan umat Hindu di Kepri. Putu berharap bantuan kepada Lembaga seperti Parisada ditingkatkan untuk mendukung operasional parisada kepri dalam melakukan pembinaan umat di Kepri yang secara geografis adalah daerah kepulauan. Selama ini hanya mengandalkan bantuan dari Bimas Hindu Kanwil kemenag Kepri. Parisada sebagai majelis dan lembaga agama Hindu harus dikuatkan. Sudah 10 (sepuluh) tahun lebih tidak ada pengangkatan guru di Kepulauan Riau. Di Batam sendiri ada sekitar 180 siswa beragama Hindu hanya ada 1 (satu) orang guru PNS. Siswa yang beragama Hindu berhak mendapat pendidikan agama Hindu yang berkualitas dengan penambahan guru, Putu bertanya bagaimana pola pembinaaan generasi muda yang benar mengingat mereka adalah penerus Hindu. Kemudian Gusti Ngurah Suciawan selaku pengurus keluarga Besar Hindu Dharma Bintan Lagoi. Gusti menanyakan apakah bisa proses sudhi wadhani itu disederhanakan.

Ketua DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Peradah Prov. Kepulauan Riau juga berkesempatan menyampaikan informasi bahwa saat ini Peradah kepri berusaha melakukan regenerasi dan pembentukan karakter pemuda Hindu. Angga berpendapat bahwa pendidikan pranikah sangat mendesak diadakan di Kepulauan Riau. Pemuda Hindu harus mempunyai semangat dan jiwa membangun yang tinggi. Pemuda Hindu harus semangat ke pura untuk menguatkan sradha dan bhakti.

Selanjutnya Ni Made Artini selaku pengurus WHDI Prov. Kepulauan Riau berharap ada proses pembinaan sudhiwadhani dan keluarga sukhinah dikuatkan di Kepri kepada Ibu – ibu yang masuk ke agama Hindu. Pendidikan Serathi banten juga sangat diperlukan di Kepulauan Riau.

Kemudian Purwadi selaku penyuluh agama Hindu menyoroti PMA 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan keagamaan Hindu pasal 5 tertulis satuan pendidikan Pasraman formal mulai pratama Widya (setara PAUD/taman Kanak-kanak) sampai Maha Widya Pasraman (setara Perguruan Tinggi). Di Kepulaun Riau khususnya di Kota Batam mungkin bisa membentuk Pratama Widya Pasraman (setara TK). Sebab kalau tingkat SD, SMP dan SMA sangat sulit. Tetapi di Batam, Pura Agung Amerta Bhuana belum punya legalitas dalam hal ini sertifikat karena terkendala aturan tentang kepemilikan sertifikat hak milik tanah dan pendirian banunan. Sesuai PMA nomor 56 tahun 2014 Ditjen Bimas Hindu akan memberi jika adminisrasi dilenkapi dalam hal ini akta kepemilikan tanah, data. Ini akan menjadi kendala ketika mendirikan pratama widya Pasraman. Purwadi berharap Ditjen Bimas Hindu memberikan beasiswa kepada para  guru pasraman yang suka rela mengajar di pasraman.

Made Karmawan selaku Guru Agama Hindu PNS di Kepri yang diangkat tahun 2005 dengan murid sekitar 30 siswa. Jumlah siswa di Kota Batam sekitar 200 siswa. Kalau kita mengangkat guru harus memperhatikan jenjang karir guru, wilayah jangkauan, angka kredit, pemenuhan jam mengajar dan lain sebagainya. Di Batam mungkin bisa dibentuk Pratama Widya Pasraman tetapi juga terkendala transportasi dari dan ke Pasraman meningat jarak rumah yang berjauahan. Pembinaan pranikah bisa melibatkan Parisada, WHDI, rohaniawan dan lembaga yang lainnya. Semua lembaga harus membuat program pembinaan. Serathi banten menjadi kewenangan WHDI, urusan pemuda adalah kewenangan Peradah Kepri. Permasalahan pembinaan pasca sudhi wadhani bisa dimulai dari peran suami. Suami harus mempunyai pengetahuan agama yang cukup untuk membina istrinya yang baru masuk Hindu.

Terakhir I Wayan Catra Yasa berharap agar Pembimas Hindu, Penyelanggara dan lembaga menampung permasalahan keuamatan di Kepri dan mencari solusinya. Wayan Catra juga menceritakan sejarah perkembangan umat di Kota Batam yang dimulai tahun 1991 yang waktu itu masih tergabung menjadi Prov. Riau, baru pada tahun 2004 berdirilah Prov. Kepulauan Riau. Persoalan eksternal sangat berpengaruh bagi perkembangan agama Hindu di Kepri. Di Kota Batam awalnya merupakan daerah otorita berbeda dengan Kota Tanjung Pinang dan Kab. Bintan. Otorita Batam. Wayan menginformasikan bahwa Pura Agung Amerta Bhuana ngenteg linggih pada tahun 2009 merupakan Padma Bhuana di arah barat laut. Ada strategi penanganan sudhi wadhani di Kota Batam, setelah disudhiwadhani harus ada pembinaan pasca sudhi wadhani. Wayan juga berpesan bahwa di Kepri memang harus ada kaderisasi tokoh Hindu. Kepri.

Di Penghujung acara Wedakarna perpesan agar umat lembaga Parisada aktif membina umat dan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan komunikasi lisan dan tertulis dengan legislatif seperti DPR dan DPD RI. Wedakarna berpesan agar pemuda Hindu alam hal ini Peradah melakukan hal yang revolusioner dengan menguatkan sisi intelektual pemuda, mengkritisi isu-isu terkini. Pemuda harus mau bertanya dan berguru kepada sesepuh dan tetua Hindu. Umat Hindu juga harus menjaga persatuan umat. Kita harus melakukan penguatan karakter umatnya khususnya pemuda. Jangan hanya berkutat di masalah banten upakara. Pemimpin dan tokoh umat harus menjadi pemecah masalah bukan menjadi bagian masalah. Terakhir Wedakarna memberi apresiasi kepada para guru Pasraman yang dengan sukarela mengajar di pasraman.  (eko2017)


Minggu, 12 November 2017

Umat Hindu Kota Batam Rayakan Hari Raya Kuningan

Batam-Pada hari Sabtu, 11 Nopember 2017 umat Hindu kota Batam kembali merayakan hari raya Kuningan sebagai bagian dari rangkaian hari raya Galungan sebelumnya. Persembahyangan dilakukan pada 2 (dua) waktu yang berbeda. Di pagi harinya dilangsungkan di Pura Satya Dharma Muka Kuning, Batamindo dan pada malam harinya dilaksanakan di Pura Agung Amerta Bhuana, daerah South Link,  Kota Batam. Hadir pada kesempatan itu Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam dan lembaga agama keagamaan di Kota Batam.

Menurut Putu Suardika selaku Ketua Unit Kerohanian Batamindo (UKHB) ditemui pada hari Sabtu pagi di Pura Satya Dharma, Kawasan Industri Muka Kuning, Batamindo, hal ini terjadi karena masayarakat hindu Kota Batam beragam latar belakang profesinya. Ada yang masuk kerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Putu menjelaskan bahwa umat Hindu harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia di hari Raya Galungan.

Pada malam harinya, di Pura Agung Amerta Bhuana, Kawasan South Link, Sei Ledi, Eko Prasetyo selaku Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam berkesempatan memberikan dharma wacana (ceramah keagamaan) perihal Kuningan.Eko menegaskan bahwa Hari Raya Kuningan jatuh setiap 210 hari sekali atau sekitar 6 bulan tepatnya 10 hari setelah hari raya Galungan. Hari raya Kuningan jatuh setiap hari Sabtu Kliwon wuku Kuningan. Kuningan berasal dari kata “Kawuningan” yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Kuningan adalah hari di mana Tuhan dan leluhur menganugerahkan kemakmuran kepada keturunannya. Eko juga berpesan kepada para siswa pasraman agar selalu berbhakti kepada orang tua, membantu orang tua dan rajin belajar, rajin sembahyang. Karena orang tua adalah perwujudan leluhur di muka bumi ini.


Menurut Eko di zaman yang serba modern ini, nilai – nilai kebenaran mulai memudar. Eko menceritakan empat hal bentuk menurunnya ajaran kebenaran. Yang pertama bahwa nilai – nilai kebenaran itu sangat indah diucapkan teteapi sangat sulit untuk dilaksanakan, yang kedua adalah di zaman sekarang ini kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sangat tinggi. Sedikit orang kaya yang mau membagikan kekayaannya untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah Kasih sayang orang tua yang berlebih dan diwujudkan dalam bentuk materi kepada anaknya justru akan menghambat kemajuan kepribadian sang anak. Maka dalam Kitab Nitisastra kita diajarkan tahapan – tahapan mendidikan anak, di mana umur 0 - 5 tahun kita perlakukan seperti raja, umur 6 sampai dengan 15 tahun kita berikan hukuman jika bersalah, umur 15 tahun ke atas kita perlakukan seperti sahabat. Yang terakhir EKo menggambarkan bahwa nilai kebanran di zaman sekarang sangat merosot, manusia banyak mengalami permasalahan hidup yang timbul dari perbuatannya sendiri dan hanya nama Tuhan yang menyelematkan manusia dari kegelapan dan penderitaan. 

Senin, 06 November 2017

WHDI Kepri dan WHDI Kota Batam Gelar Sosialisasi Deteksi Dini Kanker

Batam-Bertempat di Pasraman Jnana Sila Bhakti, Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam, pada Hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 WHDI Prov. Kepulauan Riau dan WHDI Kota Batam bekerja sama dengan Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia mengadakan Penyuluhan Deteksi Dini Mewujudkan Wanita indonesia bebas Kanker.. Acara diikuti oleh pengurus dan anggota WHDI baik Kota Batam maupun WHDI Kepri.Acara dipandu langsung oleh Dara Astuti selaku Ketua WHDI Prov. Kepulauan Riau. Dalam sambutannya Dara Astuti mengajak Ibu - ibu WHDI agar serius mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan ini.. 

Kepada Ibu - Ibu WDHI, Narasumber menjelaskan bahwa banyak orang bilang bahwa sehat itu mahal. Sebenarnya sehat itu murah. Yang mahal adalah ketika sakit sudah datang, misalnya kanker maka biaya berobat akan sangat mahal, apalagi dudah stadium 3 dan 4. Maka akhirnya kesehatan itu menjadi mahal.

Masyarakat harus membudayakan gaya hidup sehat. Sederhan dan semua orang bisa melakukkannya seperti menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, olah raga yang seimbang, makan - makanan dengan gizi seimbang dan berserat, kurangngi gula dan kolesterol dan tentunya hindari rokok dan alkohol. Hidari pergaulan bebas dan hindari hubungan seks yang tidak sehat karena kan memicu kanker serviks, HIV dan lain sebagainya. Jika semua gaya hidup sehat sudah kita laksanakan maka penyakit biasanya akan menjauh. 

Siapa saja yang rawan terkena kanker payudara? dokter muda ini menjelaskan bahwa wanita yang tidak punya anak, atau wanita yang punya anak tetapi tidak menyusui. tetapi karena gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang salah, lingkungan yang kotor terkadang siapa saja bisa terkenan kanker. Maka kita harus tetap waspada dan selalu membiasakan gaya hidup yang sehat. Kita tidak boleh malu untuk melakukan deteksi dini gejala kanker payudara, kanker rahim dan lain sebagainya. Kalau sudah stadium akhir biasanya pasien tidak akan tertolong lagi. Jika ada keluarga kita yang terkena kanker maka kita harus memberikan dukungan mental, bukan malah memojokkan dan mengucilkannya. terkadang saat pasien itu bahagia dan tabah maka kekebalan tubuh menjadi meningkat dan mereka punya harapan hidup yang lebih lama.

Lelaki juga bisa terkena kanker payudara, tetapi biasanya dipengaruhi faktor genetika. berbeda dengan perempuan. Laki -laki juga rawan dengan kanker prostat. Jika pinggul dan pinggang kita nyeri tanpa sebab maka kita harus waspada. Kita harus egera melakukakan pemeriksaan kepada dokter.

Kita harus waspada dengan obat kanker yang beredar di pasaran. Semua harus diawasi BPPOM dan Kementerian Kesehatan RI.

Ibu - Ibu begitu antisias mengikutinya, bahkan ada yang bertanya tentang suatu hal yang belum dimengerti. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan merupakan moment yang sangat langka, dan biasanya tidak gratis. (ep)

Umat Hindu Kota Batam Gelar Dharma Thula Bersama Ida Resi

Batam-Bertempat di Utama mandala Pura Agung Amerta Bhuana, Kota Batam, pada Hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 Umat Hindu mengadaka Dharma Thula (tanya jawab tentang agama Hindu) dengan Ida Resi Bujangga Waisnawa, dari Griya Taman Wangi Ning, Bali. Acara diikuti oleh Ketua Lembaga agama keagamaan, rohaniawan, ketua banjar dan umat. Acara dipimpin lansung oleh IGN Brunayasa selaku Ketua BOP Agung Amertha Bhuana. 

Sebagai permulaan Ida Resi menyampaikan konsep ketuhanan menurut Hindu yaitu Tri Murti yaitu 3 (tiga) perwujudan Tuhan di mana Brahma sebagi pencipta, Wishnu sebagai pemelihara dan Siwa sebagai pelebur.pralina. menurut beliau di zman Kali Umat Hindu harus tidak henti -hentinya memuja dan mendekatkan diri dengan Tuhan agar mendapat anugerah dan perlindungannya. Ida Resi juga membahas Asta kosali Pura yang menjadi warisan luluhur Hindu di Bali dan di Indonesia.

Umat begitu antisias mengikutinya, bahkan ada yang bertanya tentang suatu hal yang belum dimengerti. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan merupakan moment yang sangat langka untuk bertemu langsung dengan Ida Resi. Di samping umat mendapat tirtha amertha dari beliau, umat juga mendapat wejangan dari beliau. (ep)