Dirjen Bimas Hindu Gelar Kegiatan Rakor Pusat, daerah dan perguruan Tinggi Negeri Hindu

Bandar Lampung-Bertempat di Hotel Sheraton, Lampung, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI mengadakan kegiatan Rapat koordinasi Pusat daerah dan Perguruan Tinggi Hindu Negeri dari tanggl 5 sampai dengan 9 Februari 2018. Menurut Ida Bagus Manuaba, dalam sambutannya, kegiatan ini merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI tahun 2015 – 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari duplikasi anggaran di pusat dan di daerah. Sehingga jangan sampai terjadi duplikasi anggaran, yang di pusat sudah dianggarkan tetapi di daerah juga dianggarkan. Kegiatan ini juga bertujuan agar anggaran tepat guna, tepat manfaat dan tepat manfaat bagi masyarakat.

Kagiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Pejabat eselon III dan IV Ditjen Bimas Hindu Pusat, Pembimas, Kabid Pendidikan dan Urusan Prov. Bali, Kabid Bimas NTB,  dan Kepala KanKemenag se-Prov. Bali. Dari Prov. Kepulauan Riau hadir Pembimas Hindu Prov. Kepulauan Riau, Penyelenggara Bimas Hindu Kota Batam dan JFU Penyusun program dan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kota batam.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil Lampung berkesempatan memberikan sambutan pada acara rakor tersebut. Dalam sabutannya Ka- Kanwil mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah rakor tahun ini.

Ka-Kanwil menjelaskan kondisi kerukunan umat beragama di Lampung yang sangat baik. Kondisi umat Hindu saat ini di Lampung berjumlah 1 juta jiwa dengan beragam mata pencaharian. Hubungan umat Hindu dengan umat beragama lain, hubungan dengan pemerintah berjalan dengan sangat baik.

Di Provinsi Lampung terdiri dari berbagai macam suku. Semua hidup berdampingan. Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, Ka-Kanwil mengajak seluruh jajarannya untuk membaca kitab suci sesuai dengan agamanya setiap hari Jumat sebelum memulai aktivitas perkantoran. Dengan jumlah umat Hindu 1 juta jiwa, idealnya ada lebih dari 2 penyelenggara. Saat ini pelayanan umat Hindu hanya dilakukan oleh Pembimas Hindu, 2 (dua) penyelenggara Hindu, guru dan penyuluh Hindi. Pengusulan formasi penyelenggara diusulkan dari Bimas Hindu Pusat.

Kemudian pada kesempatan selanjutnya, Dirjen Bimas Hindu membrikan sambutan dan sekaligus membuka acara rakor secara resmi. Dalam sambutannya Dirjen Bimas Hindu menegaskan bahwa pada tahun ini realisasi anggaran Bimas Hindu secara umum belum maksimal. Hal ini jangan sampai terulang lagi. Untuk itu penganggaran yang tepat mutlak dilaksanakan. Penganggaran harus teliti mulai dari perencanaan,  pelaksanaan dan pelaporan. Dirjen Bimas Hindu menegaskan bahwa penganggaran harus tepat guna, tepat sasaran dan fokus pada asas manfaat bagi masayarakat. Setelah selesai memberikan sambutan dan membuka acara rakor secara resmi, Dirjen Bimas Hindu juga melantik Tim Agen Perubahan Ditjen Bimas Hindu Tahun 2018.

Pada hari kedua pelaksanaan rakor, Dirjen Bimas Hindu kembali memberikan pembekalan kepada peserta yang hadir tentang kebijakan stragtegis Bimas Hindu 2019. Sangat penting bagi Bimas Hindu untuk melakukan penganggaran yang tepat guna, tepat sasaran, berguna bagi masyarakat, sesuai renstra Bimas Hindu 2015 – 2019. Di samping itu Bimas Hindu harus mulai menerapkan penganggaran berbasis aplikasi, IT atau paperless. Pemanfaatan teknologi IT sangat tepat dilakukan di era keterbukaan informasi sekarang ini. Bimas Hindu juga harus intens memberikan.

Dirjen juga akan mulai intensif melakukan pertemuan dengan penyuluh, lembaga agama keagamaan Hindu. Dan tahun ini akan dilaksanakan di Bali sekitar bulan Mei mendatang.

Dirjen juga menyinggung pemberian insentif bagi guru non PNS. Kita tingga menunggu regulasi dari Menteri Agama berupa PMA yang mengatur insentif guru non PNS. Terkait realisasi PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, Dirjen mengajak umat untuk bersatu mendirika Yayasan yang selanjutnya bisa memilkki tanah yang bersertifikat kemudian bisa didirikan sekolah formal Hindu.

Ditjen Bimas Hindu juga sedang berupaya meningkatkan status peningkata IHDN Denpasar menjadi Universitas Negeri Hindu, kemudian peningkatan status STAHN TP Palangkaraya menjadi Instittut. Hal ini harus dimulai dengan kelengakapan dokumen pendukung.

Peserta menanyakan juknis bantuan 2018, juknis rekruitmen penyuluh non PNS dari 1 tahun sekali menjadi 3 tahun sekali agar sama dengan Ditjen Bimas yang lainnya. Peserta juga mempertanyakan formasi penyelenggara yang mendesak direalisasikan mengingat jumat umat di daerah yang tidak seimbang dengan jumlah Pembimas dan Penyelenggara. Terakhir Dirjen Bimas Hindu melakukan evaluasi realisasi anggaran 2017 Ditjen Bimas Hindu.

Ketua Komisi VIII DPR RI berkesampatan menyampaikan materi sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinekka Tunggal Ika dan NKRI. Menyangkut anggaran Bimas Hindu 2019. Ketua Komisi VIII DPR tersebut berpesan agar anggaran Bimas Hindu disusun secara rasional, ojektif, proporsional. Focus, solutif atau mengatasi masalah. Bimas Hindu harus ikut berperan mengawal pelaksanaan revolusi mental untuk perbaikan karakter rakyat Indonesia sesuai visi dan misi Bimas Hindu.

Di sesi terakhir, Direktur Bappenas Bidang Agama dan Manusia menyampaikan materi tentang RPJMN 2015 – 2019 dan persiapan RPJMN 2019 - 2024. Bimas Hindu harus mengadakan skala prioritas terhadap penganggaran yang dilakukan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang agama harus mendapat skala prioritas. Di tahun 2018 dan 2019 Bimas Hindu harus aktif membina kerukunan umat beragama dengan selalu mengadakan dialog kerukunan internal umat Hindu.

Sesi selanjutkan dilanjutkan dengan Paparan masing – masing Pembimas dan Kabid seluruh Indonesia. Semua Pembimas diwajibkan menyampaikan realisasi anggaran 2017, kendala yang dihadapi serta postur anggaran 2018 dan 2019 serta keadaan umat dan Lembaga Hindu di daerah. Menurut Ida Bagus Manuaba selaku Ketua Panitia, Penyampaian paparan ini dijadwalkan akan selesai pada hari Rabu, 7 februari 2018. Pada hari Kamis akan diisi dengan kegiatan capacity building.