Rabu, 14 Februari 2018

Temu Kerukunan Lintas Agama di Kota Batam


Batam-Bertempat di Hotel Haris, Batam Center, pada hari Selasa 12 Februari 2018, Persatuan Lintas Agama yang dikenal dengan Pelita mengadakan kegiatan Temu Kerukunan Lintas Agama. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kepri, Wakapolda Kepri, Kapolres Barelang, Kepala Kan Kemenag Kota Batam, Lembaga/organisasi keagamaan, dari Agama Hindu hadir Penyelenggara Hindu Kan Kemenag Kota Batam, Parisada Kepri, Parisada Kota Batam, WHDI Kepri, WHDI Kota Batam, BPH Kepri, PSN, Pasraman Jnana Sila Bhakti dan lainnya.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Dilanjutkan pandangan masing – masing tokoh agama tentang kerukunan. Dari Agama Islam diwakili oleh MUI Kota Batam, bahwasannya Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai suku, Bahasa yang berbeda untuk hidup berdampingan.Kemudian dari Agama Kristen dan Katolik menyampaikan bahwa Tuhan mengajarkan manusia untuk saling mengasihi. Dari Agama Hindu diwakili oleh I Wayan Catra Yasa. Wayan menejelaskan bahwa sejatinya kita semua bersaudara, Wasudaiva kutumbhakam, kita juga harus berkumpul bersatu, manyatukan pendapat, pikiran untuk penyelesaian masalah. Dari agama Buddha menjelaskan bahwa kita tidak boleh kehilangan jatidiri kita sebagai manusia.

Kemudian dilajutkan Deklarasi Kerukunan umat Beragama di Kepulauan Riau sebagai berikut: 1) Akan mejaga 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Keutuhan NKRI, 2) menolak segala macam radikalisme, terror dan perbuatan kekerasan lainnya yang bertetentangan dengan Pancasila dan merongrong NKRI, 3) Turut menjaga dan memelihara kodusifitas kantibmas di Prov. Kepulauan Riau dalam menyongsong pesta demokrasi dengan mengedepankan persauadaraan dan teloransi beragama, 4) memelihara kerukunan antar umat beragama di Prov Kepulauan Riau dengan mengedepankan kebersamaan kearifan dan kerukunan masyarakat serta menghindari sikap untuk mementingkan kelompok masing – masing.


Kemudian Wakapolda Kepulauan Riau dalam sambutannyan menagjak warga Kepri untuk menggunakan media sosial secara bijak. Jangan mudah terpancing Jika kita mudah diadu domba maka negeri ini akan mudah dikuasai dengan Sumber Daya Alam yang melimpah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab moral dalam menjaga kerukunan dalam program pemerintah di Kepuauan Riau. Kepulauan Riau. Kepri harus menjadi teladan dan pelopor kerukunan di Indonesia. Kita harus memelihara keberagaman dan menjaga kerukunan umat beragama. Semua agama menyerukkan perdamaian. Kita harus menghormati, tenggang rasa dan toleransi. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Terakhir Gubernur Kepulauan Riau juga menghimbau agar masyarakat Kepri menjada kekunan umat beragama. 

Muskab II WHDI Kabupaten Bintan dan HUT WHDI ke - 30

Bintan-Bertempat di Pasraman Brahma Widya Satwika, Senin 12 Februari 2018, WHDI Kabupaten Bintan menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) II WHDI Kabupaten Bintan bersampena dengan HUT WHDI ke-30. Hadir pada kesempatan itu Pembimas Hindu Kepulauan Riau, Penyuluh Agama Hindu, Penyelenggara Hindu Kan Kemenag Kota Batam, WHDI Kepri, WHDI Kota Batam, Parisada Kepri, Parisada Kota Batam, DPP Peradah Kepri, Parisada Bintan dan lembaga agama lainnya di Kepulauan Riau.

Adapaun tema HUT WHDI pada tahun ini adalah “Tingkatkan Soliditas Bersama Antar Umat Beragama Untuk Mewujudkan Kepekaan Sosial Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”. Tema ini selaras dengan tema Nyepi nasional yang telah ditetapkan oleh PHDI Pusat. Melalui tema ini diharapkan Wanita Hindu Dharma dan umat Hindu  pada umumnya bersatu, bersinergi untuk peduli terhadap lingkungan sekitar tempat kita tinggal, menjaga kerukunan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Tujuan dari dilaksanakannya Muskab II ini adalah untuk mendengarkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua WHDI Kab. Bintan masa Bhakti 2013 – 2018, memilih ketua WHDI yang baru masa bhakti 2018 – 2023 dan menyusun program kerja yang relevan dengan kondisi umat di Kabupaten Bintan saat ini terutam di sektor pendidikan siswa pasraman, ekonomi keumatan, serathi banten dan keagamaan.

Dalam kesempatan itu Ketut Suardita selaku Pembimas Hindu Kepri menegaskan bahwa peran wanita sangatlah utama Bahkan dalam Weda dijelaskan bahwa di mana wanita dihormati maka kemakmuran aka nada di daerah itu, tetapi jika wanita tidak dihormati maka akan sebaliknya. Ketut juga menjelaskan bahwa selaras dengan tema Nyepi nasional maka umat Hindu harus melaksanakan Tri Hita Karana, yaitu tiga hubungan penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan tempat tinggal. Jika tiga hal ini kita laksanakan maka kita akan bahagia, tegas Ketut mengakhiri sambutannya. Terakhir Ketut membuka acara Muskab WHDI secara resmi dengan berharap semoga kegiatan ini dapat memilih pemimpin WHDI Kab. Bintan yang membawa perubahan lebih baik lagi.

Dara Astuti mengatakan bahwa untuk mendukung suksesnya perayaan Nyepi 1940 Saka yang ditetapkan oleh PHDI Pusat, maka WHDI Kepri dan WHDI Kota/Kabupaten akan melaksanakan yoga asanas pada Hari Minggu, 25 Maret 2018 di masing – masing pura. Kemudian Pande Suarmayuni juga menjelaskan sejarah WHDI dari awal sampai akhir.

Dan pada Muskab II WHDI Bintan kali ini, Ni Luh Sri Ratna terpilih sebagai Ketua WHDI Kabupaten Bintan masa bhakti 2018 – 2023. Dalam Sambutannya Ni Luh mangajak agar semua pengurus dan anggota bersatu padu, bekerjasama, aktif dalam setiap kegiatan WHDI. Kemudian Dara Astuti melantik secara resmi Ketua dan Pengurus terpilih.


Pada acara penutupan Muskab II dan HUT WHDI ke – 30, Ketut Artha selaku pengurus Parisada Kepri menjelaskan bahwa menjadi pengurus WHDI adalah yajna yang luar biasa. Kita bisa ngayah dalam wadah WHDI sekaligus belajar berorganisasi. kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing isu – isu SARA. Ketut mengajak umat Hindu untuk menjaga kerukunan intern dan ekstern umat beragama. Terkhir Ketut Artha menyampaikan himbauan Menteri Agama dan hasil musayawarah besar Pemuka Agama untuk kerukunan bangsa yang baru – baru ini diadakan di Jakarta, yang pada intinya bahwa setiap pemeluk agama harus menghormati dan menghargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mengembangkan sikap empati, dan kasih sayang. Kemudian senantiasa menjalin kerjasama dan dialog untuk kemajuan bangsa, menghormati agama yang lain, tidak mencampuri agama orang lain, dan terakhir kita diajak untuk tidak menghalangi penyiaran agama, penyiaran agam juga tidak boleh mengganggu kerukunan umat beragama.

Selasa, 06 Februari 2018

Dirjen Bimas Hindu Gelar Kegiatan Rakor Pusat, daerah dan perguruan Tinggi Negeri Hindu


Bandar Lampung-Bertempat di Hotel Sheraton, Lampung, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI mengadakan kegiatan Rapat koordinasi Pusat daerah dan Perguruan Tinggi Hindu Negeri dari tanggl 5 sampai dengan 9 Februari 2018. Menurut Ida Bagus Manuaba, dalam sambutannya, kegiatan ini merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI tahun 2015 – 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari duplikasi anggaran di pusat dan di daerah. Sehingga jangan sampai terjadi duplikasi anggaran, yang di pusat sudah dianggarkan tetapi di daerah juga dianggarkan. Kegiatan ini juga bertujuan agar anggaran tepat guna, tepat manfaat dan tepat manfaat bagi masyarakat.

Kagiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari Pejabat eselon III dan IV Ditjen Bimas Hindu Pusat, Pembimas, Kabid Pendidikan dan Urusan Prov. Bali, Kabid Bimas NTB,  dan Kepala KanKemenag se-Prov. Bali. Dari Prov. Kepulauan Riau hadir Pembimas Hindu Prov. Kepulauan Riau, Penyelenggara Bimas Hindu Kota Batam dan JFU Penyusun program dan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kota batam.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil Lampung berkesempatan memberikan sambutan pada acara rakor tersebut. Dalam sabutannya Ka- Kanwil mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah rakor tahun ini.

Ka-Kanwil menjelaskan kondisi kerukunan umat beragama di Lampung yang sangat baik. Kondisi umat Hindu saat ini di Lampung berjumlah 1 juta jiwa dengan beragam mata pencaharian. Hubungan umat Hindu dengan umat beragama lain, hubungan dengan pemerintah berjalan dengan sangat baik.

Di Provinsi Lampung terdiri dari berbagai macam suku. Semua hidup berdampingan. Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, Ka-Kanwil mengajak seluruh jajarannya untuk membaca kitab suci sesuai dengan agamanya setiap hari Jumat sebelum memulai aktivitas perkantoran. Dengan jumlah umat Hindu 1 juta jiwa, idealnya ada lebih dari 2 penyelenggara. Saat ini pelayanan umat Hindu hanya dilakukan oleh Pembimas Hindu, 2 (dua) penyelenggara Hindu, guru dan penyuluh Hindi. Pengusulan formasi penyelenggara diusulkan dari Bimas Hindu Pusat.

Kemudian pada kesempatan selanjutnya, Dirjen Bimas Hindu membrikan sambutan dan sekaligus membuka acara rakor secara resmi. Dalam sambutannya Dirjen Bimas Hindu menegaskan bahwa pada tahun ini realisasi anggaran Bimas Hindu secara umum belum maksimal. Hal ini jangan sampai terulang lagi. Untuk itu penganggaran yang tepat mutlak dilaksanakan. Penganggaran harus teliti mulai dari perencanaan,  pelaksanaan dan pelaporan. Dirjen Bimas Hindu menegaskan bahwa penganggaran harus tepat guna, tepat sasaran dan fokus pada asas manfaat bagi masayarakat. Setelah selesai memberikan sambutan dan membuka acara rakor secara resmi, Dirjen Bimas Hindu juga melantik Tim Agen Perubahan Ditjen Bimas Hindu Tahun 2018.

Pada hari kedua pelaksanaan rakor, Dirjen Bimas Hindu kembali memberikan pembekalan kepada peserta yang hadir tentang kebijakan stragtegis Bimas Hindu 2019. Sangat penting bagi Bimas Hindu untuk melakukan penganggaran yang tepat guna, tepat sasaran, berguna bagi masyarakat, sesuai renstra Bimas Hindu 2015 – 2019. Di samping itu Bimas Hindu harus mulai menerapkan penganggaran berbasis aplikasi, IT atau paperless. Pemanfaatan teknologi IT sangat tepat dilakukan di era keterbukaan informasi sekarang ini. Bimas Hindu juga harus intens memberikan.

Dirjen juga akan mulai intensif melakukan pertemuan dengan penyuluh, lembaga agama keagamaan Hindu. Dan tahun ini akan dilaksanakan di Bali sekitar bulan Mei mendatang.
Dirjen juga menyinggung pemberian insentif bagi guru non PNS. Kita tingga menunggu regulasi dari Menteri Agama berupa PMA yang mengatur insentif guru non PNS. Terkait realisasi PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, Dirjen mengajak umat untuk bersatu mendirika Yayasan yang selanjutnya bisa memilkki tanah yang bersertifikat kemudian bisa didirikan sekolah formal Hindu.

Ditjen Bimas Hindu juga sedang berupaya meningkatkan status peningkata IHDN Denpasar menjadi Universitas Negeri Hindu, kemudian peningkatan status STAHN TP Palangkaraya menjadi Instittut. Hal ini harus dimulai dengan kelengakapan dokumen pendukung.

Peserta menanyakan juknis bantuan 2018, juknis rekruitmen penyuluh non PNS dari 1 tahun sekali menjadi 3 tahun sekali agar sama dengan Ditjen Bimas yang lainnya. Peserta juga mempertanyakan formasi penyelenggara yang mendesak direalisasikan mengingat jumat umat di daerah yang tidak seimbang dengan jumlah Pembimas dan Penyelenggara. Terakhir Dirjen Bimas Hindu melakukan evaluasi realisasi anggaran 2017 Ditjen Bimas Hindu.

Ketua Komisi VIII DPR RI berkesampatan menyampaikan materi sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinekka Tunggal Ika dan NKRI. Menyangkut anggaran Bimas Hindu 2019. Ketua Komisi VIII DPR tersebut berpesan agar anggaran Bimas Hindu disusun secara rasional, ojektif, proporsional. Focus, solutif atau mengatasi masalah. Bimas Hindu harus ikut berperan mengawal pelaksanaan revolusi mental untuk perbaikan karakter rakyat Indonesia sesuai visi dan misi Bimas Hindu.

Di sesi terakhir, Direktur Bappenas Bidang Agama dan Manusia menyampaikan materi tentang RPJMN 2015 – 2019 dan persiapan RPJMN 2019 - 2024. Bimas Hindu harus mengadakan skala prioritas terhadap penganggaran yang dilakukan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang agama harus mendapat skala prioritas. Di tahun 2018 dan 2019 Bimas Hindu harus aktif membina kerukunan umat beragama dengan selalu mengadakan dialog kerukunan internal umat Hindu.

Sesi selanjutkan dilanjutkan dengan Paparan masing – masing Pembimas dan Kabid seluruh Indonesia. Semua Pembimas diwajibkan menyampaikan realisasi anggaran 2017, kendala yang dihadapi serta postur anggaran 2018 dan 2019 serta keadaan umat dan Lembaga Hindu di daerah. Menurut Ida Bagus Manuaba selaku Ketua Panitia, Penyampaian paparan ini dijadwalkan akan selesai pada hari Rabu, 7 februari 2018. Pada hari Kamis akan diisi dengan kegiatan capacity building.




Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Batam Mas bhakti 2017 - 2022


Batam-Bertempat di gedung serbaguna Pasraman Jnana Sila Bhakti, pada hari Minggu, 04 Februari 2018, Parisada Kota Batam menyelenggarakan Lokasabha Luar Biasa. Kegiatan diikuti oleh sekitar 34 peserta yang berasal dari Lembaga agama dan keagamaan, sampradaya serta Banjar se-Kota Batam dan peninjau yang direkomendasikan oleh Majelis Parisada. Hadir juga Eko Prasetyo, S.Ag selaku Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam. 

Acara ini bertujuan untuk memilih Ketua dan pengurus Parisada Kota Batam yang baru masa bhakti 2017 – 2022, di samping juga menentukan program kerja 5 (lima) tahun, rekomendasi, serta mendengarkan LPJ pengurus masa bhakti 2012 - 2017.

Dari acara ini diharapkan dapat membawa perubahan umat ke arah yang lebih baik di mana hal ini sesuai dengan visi, misi dan tujuan Parisada Hindu Dharma Indonesia  secara umum. Visi Parisada yaitu: "Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera lahir dan batin (moksartham jagadhitaya) bersumber pustaka suci Veda dan berdasarkan Pancasila".

Misi Parisada Hindu Dharma Indonesia yaitu: 1) Menjaga keutuhan umat dan pemahaman dengan menyebarluaskan misi misi keyakinan dan filsafat (tattwa), etika dan ritual (acara) Hindu dalam kehidupan modern, 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun SDM yang maju dam mandiri berdasarkan dharma, 3). Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan internal, antar umat Bergama dengan pemerintah.

Sedangkan Tujuan Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah 1). mewujudkan masyarakat Hndu dengan keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu, 2). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pengembangan nilai nilai kemanusiaan, 3. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman dharma agama daan dharma Negara, 4). Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan sosial
Parisada Pusat juga memiliki sasaran umum yaitu: 1). Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan mengakomodasikan kearifan budaya lokal, 2). Terwjudnya masyarakat Hindu Indonesia yang berkualitas dan memilikki sradha dan bhakti yang diaktualisasikan secara modern, 3). Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia  yang proaktif dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehiduipan beragama bermasyarakat berbangsa dan benrgara, 4). Terwujudnya Hindu Dharma Indonesia yang cerdas dan berkarakter, 5). Terwujundya masyarakat yang harmonis dan sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan sasaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat secara umum maka Parisada Kota Batam idelanya memiliki sasaran di bidang agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, kemanusian, lingkungan organisasi, ideologi, sains dan  teknologi.

Semua sasaran tersebut idelanya tertuang dalam Program kerja Parisada yaitu Bidang Organisasi dan kelembagaan, Keagamaan dan lintas iman, Ekonomi dan kesejahteraan, Pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup, kesehatan dan sosial kemanusiaan, wanita pemuda dan anak, sains dan teknologi. 

Acara Lokasabha Parisada Kota Batam diawali dengan Sembahyang Tri Sandhya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Made Karmawan selaku Ketua panitia lokasabha luar biasa. 

Made selaku Ketua panitia berterima kasih kepada umat Hindu Kota Batam yang sudah mendukung program kerja Parisada selama 5 (lima) tahun dan harapan semoga pemimpin Parisada Kelak dapat lebih baik lagi untuk melayani umat Hindu di Kota Batam. Dilanjutkan dengan Sambutan Parisada Prov. Kepulauan Riau. Wayan Jasmin selaku Ketua Parisad Prov. kep. Riau menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus yang lama. Ke depan tugas dan tanggung jawab Parisada Kota Batam akan lebih berat.

Selanjutnya Eko Prasetyo Selaku Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Batam memberikan sambutan sekaligus membuka acara lokasabha secara resmi. Dalam sambutanya beliau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kinerja Ketua dan Pengurus Parisada Kota Batam masa bhakti 2012 s/d 2017 yang telah mengabdi, ngayah kepada umat Hindu. Kepengurusan Parisada Kota Batam juga telah berhasil memelihara Kerukunan intern umat Hindu di Kota Batam.  Tidak lupa Eko juga mengajak umat Hindu di Kota Batam untuk mendukung ketua Parisada yang terpilih nantinya, semoga membawa perubahan kehidupan umat Hindu kea rah yang lebih baik. Menurut Eko, tugas memajukan Parisada dan umat bukan hanya tanggung jawab Ketua saja tetapi juga pengurus yang lain dan tentunga dukungan umat. Eko mengajak umat Hindu di Kota Batam untuk mendukung program kerja Parisada Kota Batam guna mewujudkan Grand Design Hindu Dharma yang dicanangkan Parisada Pusat 50 tahun ke depan. 

Eko mengajak umat Hindu bersatu padu, menjaga kerukunan umat, antar umat dan dengan pemerintah. Parisada adalah lembaga keagamaan Umat Hindu yang tertinggi dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembinaan umat Hindu. 

Acara dilanjutkan dengan agenda Sidang Paripurna I. Sebagai pimpinan sidang sementara adalah Made Karmawan yang bertugas pengesahan jadwal dan tata tertib loka sabha, serta memilih pimpinan sidang tetap loka sabha. 

Wayan Catra Yasa ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang tetap Lokasabha Luar Biasa Parisada Kota Batam 

Pembahasan Tata tertib Lokasabha Parisada Kota Batam Bab IV pasal 10 tentang syarat – syarat calon ketua yaitu  netralitas dalam politik, di samping penajaman syarat-syarat calon ketua yang lain yang diatur dalam AD/ART Parisada Kota Batam seperti harus sebagai warga Negara Indonesia (WNI), beragama Hindu, sehat jasmani rohani, pemahaman Veda, intelektualitas, integritas (pengabdian loyalitas kepada umat), moralitas, pengabdian, dan lain-lain.

Sebenarnya acara selanjutnya adalah Sidang Paripurna II dengan agenda mendengarkan dan memberikan tanggapan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Harian Parisada Kota Batam masa bhakti 2012 – 2017, mengingat Ketua Parisada berhalangan tetap maka agenda tersebut ditiadakan.

Denga demikian Ketua Parisada Kota Batam masa bhakti 2012 - 2017 dinyatakan demisioner oleh pimpinan sidang.

Acara selanjutnya yang merupakan acara inti adalah pemilihan Ketua Parisada Kota Batam masa bhakti 2017 – 2022. Yang diunggilkan sebagai calon ketua adalah Made Karmawan dan Gusti Kade Arka. Pemilihan Ketua ditentukan dengan musyawarah mufakat tanpa melalui pemilihan atau voting yang menetapkan Made Karmawan sebagai ketua yang baru masa bhakti 2017 - 2022.

Dilajutkan sidang tim formatur pengurus Parisada Kota Batam. Ketua dan pengurus Parisada Kota Batam yang baru terpilih akan dilantik secara resmi oleh ketua Parisada Prov Kepulauan Riau dalam batas waktu yang telah disepakati setelah loka sabha.

Menurut Eko ditemui secara terpisah di ruang kerjasanya, 1 (satu) hari setelah lokasabha, menjadi Ketua Organisasi apapun namanya harus memilikki jiwa patriotisme dan nasionalisme seperti yang dimilikki oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia opada zaman dahulu. Nilai-nilai nasionalisme itu tertanam dalam sikap: 1). Mencintai organisasi Parisada yang kita pimpin, 2). Pantang menyerah terhadapa persoalan yang muncul, 3) Rela berkorban (waktu, tenaga dan pikiran), 4) Mencari upaya-upaya alternative jika muncul permasalahan yang tidak terselesaikan. (eko2018)