Dharma Santi Nyepi 1937 Saka Prov. Kepulauan Riau

Sabtu 25 April 2015, bertempat di Ballroom Grand Galaxy, Lt. 3 Hotel Planet Holiday Batam Parisada Kepulauan Riau mengadakan Dharm Santi Nyepi 1937 Saka.Dharma Santi Nyepi 1937 Saka ini terselenggara atas bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Prov. Kep. Riau dalam hal ini Biro Kesra. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Muhammad Sani, Kapolda Prov. Kep. Riau (diwakilkan), Kepala Biro Kesra Pemprov. Kep. Riau, Wakil Wali Kota Batam, Ketua FKUB Prov. Kep. Riau, Ka-Kanwil Kementerian Agama Prov. Kep. Riau, Drs. H. Marwin, Pembimas Hindu Kanwil Prov. Kep. Riau, Ketut Suardita, S.Pd, M.Pd, Ketua FKUB Kota Batam, dan pimpinan lembaga tinggi umat beragama seperti Walubi, PGI, MAKIN, perwakilan umat Hindu etnis India dan lain sebagainya.

Dharma santi kali ini mengambil tema: “Penyucian Diri dan alam semesta menuju peningkatan kualitas budaya kerja”. Panitia juga menggunakan  Candi Prambanan sebagai Ikon Nyepi Nasional. Mangapa Candi Prambanan? Karena untuk mengawali kebangkitan Hindu, kita harus merevitalisasi fungsi candi Hindu sebagai tempat ibadah Hindu yang sah sesuai amanat UU  No. 11 tahun 2010 tantang Cagar Budaya. Hindu akan bangkit dimulai dari penguatan energi, vibrasi kesucian dari candi-candi warisan leluhur tersebut. Saatnya Hindu bangkit dengan moment berjayanya Majapahit setelah Sirna (0) Ilang (0) Kertaning (4) Bhumi (1) sekitar tahun 1400 (angka dibalik dari 0041). Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa besar pada tahun 2019. Tentunya harus dibarengi pencetakan kader SDM Hindu di segala bidang dan pemberdayaan ekonomi umat Hindu, penyiapan pembinaan umat yang berkesinambungan serta revitalisasi tempat ibadah (pura)

Acara diawali dengan tari sambutan, Sekapur Sirih dilanjutkan dengan tari Puspa Wresti yang dibawakan oleh siswa siswi Pasraman Jnana Sila Bhakti Kota Batam. Selanjutnya adalah laporan ketau Panitia. Dalam Laporanya Ketua Panitia Dewa Swastika, menyatakan bahwa kegiatan dharma santi ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak di Prov. Kepulauan Riau yang bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Acara ini juga akan diadakan secara rutin setiap tahunya sebagai bentuk media pemersatu umat Hindu yang ada di Prov. Kepulauan Riau. Dewa Swastika berharap agar pemerintah agar lebih meningkatkan banyuan dan perhatian kepada umat Hindu agar bisa bersama-sama membangun bangsa ini dan membangun Kepulauan Riau. Wayan Jasmin selaku ketua Parisada prov. Kepuauan Riau dalam sambutanya menyatakan bahwa dharma santi merupakan media untuk penguatan sradha dan bhakti umat Hindu. Wayan Jasmin juga menghimbau agar umat Hindu di Prov. Kepulauan Riau untuk terus berperan aktif dalam kegiatan keumatan. 

Sradha dan bhakti umat Hindu menjadi bertambah sempurna manakala Kol. Inf (Purn) I Nengah Dana, S.Ag menyampaikan Dharma Wacana dan Pesan Nyepi 1937 Saka. Dalam paparanya beliau membahas tentang makna perayaan Nyepi, di mana Umat Hindu harus bersyukur bahwa leluhur kita telah mengkonsep sebuah hari raya yang besar, yang kaya akan makna penyucian diri yaitu Nyepi. Nyepi merupakan usaha untuk menghilangkan kekotoran batin dan kekotoran dunia ini. Proses penyucian itu tercermin dalam pelaksanaan Catur Brata Penyepian, di mana umat Hindu melakukan pengendalian pikiran dan indria untuk memperoleh pencerahan. Umat Hindu juga harus bangga karena kita memiliki konsep Tri Hita Karana yang diakui secara global. Jalinlah hubungan yang harmonis tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada alam, dan sesama manusia agar hidup kita bahagia. Umat Hindu juga memiliki konsep Satyam, Siwam, dan  Sundaram yaitu kebenaran, kesucian dan keindahan.

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan Sambutan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Prov. Kepulauan Riau yang menghimbau agar umat Hindu senantiasa memelihara Tri Kerukunan Umat Beragama yang sudah baik di wilayah Prov. Kep. Riau. Dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Prov. Kep. Riau, Drs. H. Muhammad Sani. Secara singkat beliau menghimbau agar umat Hindu bersama-sama membangun Batam dan Kepulauan Riau untuk mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia yang madani. Umat Hindu harus lebh aktif dalam kegiatan yang diadakan baik di Pemko Batam maupun Pemprov. Kep. Riau. Pemerintah tidak membeda-bedakan umatnya, semuanya diberikan perlakukan yang sama. Umat Hindu juga dihimbau untuk terus melaksanakan Tri Hita Karana agar bias hidup tenteram. Di akhir-akhir sambutanya beliau membawakan sebuah lagu kenangan dan mengajak semua umat Hindu untuk bernyanyi bersama yang membuat suasana lebih meriah dan penuh kebersamaan.

Di akhir acara dharma santi Ka-Kanwil Kementerian Agama Prov. Kep. Riau memberikan Piagam penghargaan Purna Tugas dari kepada Nyoman Winatha selaku ketua Parisada prov. Kepulauan Riau masa bhakti 2010 – 2015. Piagam ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kepada tokoh  pimpinan lembaga Kegamaan Hindu (Parisada) yang telah berperan dalam memimpin, membina umat dan menjaga Tri Kerukunan Umat beragama di Prov. Kepulauan Riau. Acara diakhiri dengan hiburan Tari Bondres, doa dharma santi dan penyerahan Cindera Mata dari Panitia dharma Santi kepada beberapa tamu undangan.

Rapat Koordinasi Pusat, Daerah, Perguruan Tinggi Negeri Hindu di Palembang

Bertempat di Wisma Atlet, Jakabaring, Palembang, sekitar 122 peserta yang berasal 34 Provinsi baik dari kalangan Pembimas, Kasi/Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tunggi Hindu Negeri seperti Rektor IIHDN, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, dan STAHN Tampung Penyang berkumpul bersama untuk mengikuti rakor sekaligus membahas dan menyusun rencana Kerja 2016. Acara ini diselenggarakan dengan anggaran DIPA ditjen Bimas Hindu Pusat Jakarta pada tanggal 6 s/d 10 April 2015. Acara ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengalokasian dan singkronisasi anggaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu dalam rangka penerapan multi DIPA.

Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu terdiri dari a.    Ka-Kanwil Prov. Bali sebanyak 1 (satu) orang, b.   Pempinan Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN) sebanyak 6 (enam) orang, c.   Ka-Kandepag/Kota se-rov. Bali sebanyak 9 (sembilan) orang, d.   Kabid/Pembimas Kanwil Kementerian Agama se-Indonesa sebanyak 34 (tiga pulu empat) orang, e.    Penyelenggara/Kasi Urusan/Pendidikan di Kab/Kota Se-Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, f.    Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bimas Hindu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang

Ada yang menarik dan berbeda dari acara ini karena di awal acara dimulai dengan Paparan dari Senator RI utusan Prov.Bali (Anggota DPD MPR – RI) DR. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, SE(MTRU). M.Si. Senator RI menyempatkan diri hadir dala forum itu untuk menyampaiakan visi dan misi DPD RI untuk kemajuan Hindu di masa depan. Sebagai pemecah rekor MURI peraih Gelar Doktor termuda, Sang Senator tidak canggung untuk berbicara di hadapan seluruh peserta yang hadir. Beliau memaparkan bahwa saatnya Hindu bangkit dengan moment berjayanya Majapahit setelah Sirna Ilang Kertaning Bhumi sekitar tahun 1400 (angka dibalik). Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa besar pada tahun 2019. Tentunya harus dibarengi pencetakan kader SDM Hindu di segala bidang dan pemberdayaan ekonomi umat. Sudah Lama Founding Father kita , Ir Soekarno menyatakan bahwa Pancasila terkubur yang mempunyai maksud bahwa Hindu sendiri sebagai agama nenek moyang telah terkubur bersama dengan diruntuhkanya beberapa candi – candi Siwa Budha. Untuk mengawali kemajuan Hindu, kita harus merevitalisasi fungsi candi Hindu sebagai tempat ibadah Hindu yang sah sesuai amanat UU  No. 11 tahun 2010 tantang Cagar Budaya. Hindu akan bangkit dimulai dari penguatan energi, vibrasi kesucian dari candi-candi warisan leluhur tersebut.

Dalam rangka membangkitkan semangat Re-Pancasila untuk umat Hindu Indonesia kita bisa melaksanakan analisis SWOT Analysis yaitu: 1) Strength atau kekuatan yang kita miliki. Kita harus menanamkan 4 (empat) konsensus sebagai pengganti istilah 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu:  1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Bhineka Tunggal Ika, 4) NKRI. Dengan Indonesia kembali ke agama leluhur maka Indonesia akan berjaya kembali. Pancasila sebagai satu-satunya alat pemersatu nusantara/manusia. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang berpengaruh bagi Asia dan Afrika.

Yang kedua adalah Weakness yang artinya adalah kelemahan yang kita miliki yang justru membuat kita terpacu untuk lebih mengantisipasi usaha – usaha mendegradasi Nilai-nilai Pancasila, ada gerakan-gerakan yang berusaha membenamkan Pancasila lebih dalam. Munculnya berbagai paham radikalisme pundamentalis seperti ISIS yang bisa dianggap ideologi bagi rakyat Indonesia jika kurang pemahaman kebangsaanya. Peran Bali sebagai Pusat semesta Pancasila mulai termarjinalkan. Munculnya UU diskriminatif terhadap kaum minoritas, minimnya aktialisasi dan re-vitalisasi Pancasila. Sosialisasi 4 (empat) konsensus/4 Pilar bangsa (pasca Keputusan MA dinyatakan 4 pilar berganti sebutan menjadi 4 konsensus)

Analisis ketiga yaitu Opportunity yang artinya Keadaan yang membawa keuntungan bagi Pancasila yaitu kondisi alam yang mendukung tetap tegak dan bangkitnya Pancasila, kondisi internasional, Pemilu 2014 yang melahirkan sosok pemimpin baru pilihan rakyat yang sejati.

Analisis yang terakhir yaitu Threat artinya upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan cara mere-branding kembali ajaran – ajaran Pancasila, kaum nasionalisme menghadapi situasi rakyat pragmatis. Sinergi dari Institusi/Lembaga Nasional secara terukur dan terprogram. Menciptakan pahlawan-pahlawan baru untuk umat Hindu Indonesia. Menduduki posisi – posisi penting dalam jabatan politik dan pemerintahan.

Senator RI juga melakukan Sosialisasi PMA No 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Pasraman ada 2 (dua) jenis yaitu formal dan non formal. Dalam PMA 56 ini ada 4 (empat) tingakatan Pendidikan Keagamaan Hindu: 1. Satuan Pendidikan Pratama Widya Pasraman (merupakan PAUD diikuti oleh anak – anak berusia di bawah 6 (enam) tahun, 2) Satuan Pendidikan Adi Widya Pasraman merupakan Pendidikan Dasar tingkat Sekolah dasar yang terdiri atas 6 (enam) tingkat, 3) Satuan Pendidikan Madyama Widya Pasraman merupakan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat, 4) satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman merupakan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat, 5) Maha Widya Pasraman merupakan Pendidikan Tingkat Tinggi.

Senator RI yang satu ini memberi masukan/rekomendasi untuk Acara Rakor Ditjen Bimas Hindu di Palembang, yaitu: 1) dalam rakor agar memunculkan design kerja (blue print/cetak biru) bidang pembangunan keumatan Hindu, 2) revolusi Mental aparat birokrasi di Internal Bimas Hindu dengan tidak menjadi SDM yang inferior, 3) munculkan tokoh Hindu di daerah yang akan maju sebagai anggota DPD, DPR dan sinergi untuk memberi masukan demi target politik di Pemilu 2019, 4) Cerdas dalam pengajuan anggaran dan kebijakan  prioritas 2015 – 2019, 5) jeli melihat kemungkinan program untuk keumatan, 6)penyiapan SDM Penyuluh, Guru Hindu dan lain sebagainya di daerah.

Masukan untuk Bimas Hindu Kementerian Agama R: dibuatkan renja yang mana diharapkan setiap provinsi memilikki minimal 1 (satu) pilot project sekolah untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA dan PTAH. Membuat rencana multi tahun hingga 2019. Adanya tim kecil yang menyiappkan SDM dan infrastruktur tentang legal standing pengajuan sekolah Hindu, lakukan pendataan pemetaan jumlah siswa, mahasiswa, SDM Guru, dosen dan infrastruktu pendukungnya.

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari Sasaran dan program yang telah dtetapkan dalam rencana Strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Bimas Hindu melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam renja ditetapkan rencana tingkat kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran, oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun 

Seiring dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RENSTRA Kementerian Tahun 2015 – 2019 maka perlu dilakukan soialisasi dan singkronisasi Rencana kerja (Renja) tahun 2016 Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri Hindu. Renja Tahun 2016 ini meruipakan pelaksanaan Renstra Kementeriasn Agama Tahun kedua yang mendukung Pencapaian pembangunan di bidang agama dan pendidikan agama seccara nasional. Untuk itu penting bagi Ditjen Bimas Hindu untuk melakukan evaluasi agar rencana kerja tahunan yang disusunya dapat berkelanjutan. Di samping itu Rencana kerja yang disusun harus bersifat inklusif sehingga dapat menampung kebutuhan masyarakat Hindu di semua pelosok Indonesia, dengan demikian maka semua umat Hindu di seluruh Indonesia merasakan perhatian yang adil dari Ditjen Bimas Hindu, dan negara hadir di sana sesuai Nawa Cita Pemerintahan sekarang 

Dalam koordinasi ini diupayakan agar ada persamaan ersepsi dalam melaksanakan arah kebijakan Renstra Ditjen Bimas Hindu sehingga tidak terjadi duplikasi anggaran serta tidak terjadi salah sasaran karena kurang akuratnya data yangg dimiliki Ditjen Bimas Hindu. Dengan Rapat koordinasi ini maka kita dapat menyusun anggaran yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat Hindu, di samping juga melakukan singkronisasi anggaran pusat dan daerah. Atas dasar itulah Ditjen Bimas Hindu mengdakan Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat, daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri di Wisma Atlet, Palembang, Sumatera Selatan, dari tanggal 6 sampai dengan 10 April 2015.

Ruang lingkup dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi Agama Hindu ini adalah: a.    Mendapatkan data perencanaan yang akurat, b.    Untuk melakukan alokasi anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di daerah, c.    Menelaah kegiatan prioritas masing-masing daerah agar selaras dengan renstra, d.   Mengurangi revisi RKA-K/L di lingkunga Satker Ditjen Bimas Hindu, e.    Mengintegrasikan kegiatan Pusat dan daerah serta Perguruan Tinggi Agama Hindu (PTAHN), f.     Melakukan Singkronisasi Anggaran Pusat, daerah dan PTAHN tahun 2016

Dasar Pelaksanaan Kegiatan rakor di Palembang ini adalah:

1.      UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;

2.      UU No. 1 tentang Perbendaharaan Negara;

3.      UU No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

4.      UU No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.      PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga;

6.      Perpres RI No 2. Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019;

7.      Perpres RI No. 3 tahun 2015 tetang perubahan atas Perpres No 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

8. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Bimas Hindu Nomor: DJ.V/59/KPA/2015 tanggal 11 Maret 2015, tentang Kegiatan Rakor Perencanaan Pusat, Daerah dan Perti Agama Hindu Tahun 2016;

Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian Agama RI pada hari Senin, 6 April 2015 jam 16.00 di aula/meeting room Wisma Atlet. Paparan Narasumber yang pertama adalah Sekjen Kementerian Agama RI tentang Kebijakan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016. Pada Hari  Selasa, 7 April 2015, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI menyampaiakan Papasran tentang Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 dan Fokus Kegiatan 2016. Dilanjtukan Paparan Sekretaris Itjen Kementerian Agama RI tentang Pengawasan Intern Untuk Pelaksanaan  Anggaran yang akuntabel.

Pada hari Rabu, 8 April 2015 dilanjutkan dengan paparan narasumber Direktur Pendidikan Bappenas tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Bidang Pendidikan tahun 2015 – 2019. Selanjutnya Direktur Agama, Kepemudaan dan Olah Raga Bappenas tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Bidang Agama tahun 2015 – 2019; Dan dari Bappenas tentang Teknik Evaluasi Program dan Anggaran.

Pada Hari Kamis, 9 April 2015 diadakan diskusi Panel yang membhasa Arah Kebijakan Pembangunan di bidang Agama, Pendidikan dan Dukungan Manajemen  yang dipandu oleh Direktur Urusan Agama Hindu, Direktur Pendidikan Agama Hindu dan Sekretaris Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Membahas evaluasi kegaian 2016 dan penekanan program tahun 2016 di samping tanya jawab seputar pelaksanan kegiatan dan anggaran.

Dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang akan dilaporkan kepada Bappenas sebagai bahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Penyusunan Data Kebutuhan Operasional 2016 masing-masing Satket yang meliputi kebutuhan operasional pendidikan dan non pendidikan, gaji,  dan tunjangan 

Di hari terakhir Jumat, 10 April 2015 diadakan Rapat Paripurna Rencana Kerja 2016. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan Rencana Kerja (Renja) masing-masing provinsi sehingga dapat disepakati kegiatan mana yang harus dilakukan oleh Pusat dan kegiatan yang dilakukan oleh daerah. Wakil dari masing-masing daerah juga memaparkan data umat dan data pegawai serta permasalahan yang ada di daerah sebagai bahan evaluasi dan kebijakan Ditjen Bimas Hindu tahun 2016. Dilanjutkan dengan acara Penutupan. Acara diawali dengan penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan peserta tentang evaluasi pelaksanaan rakor. Acara ditutup oleh Plt. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bimas Hindu.

Kegiatan ini positif  karena merupakan media untuk  singkronisasi anggaran pusat dan daerah sehingga akan tercipta dokumen perencanaan yang bermutu untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2016. Bantuan kepada masayarakat bisa lebih terukur, tepat sasaran dan akuntabel jika sudah direncana sejak saat ini. Saran untuk kegaitan ini adalah supaya kegiatan rakor ini dilaksanakan rutin dan ada tindak lanjutnya, menghasilkan rekomendasi dan di tahun depan kegiatan rakor harus fokus pada permasalahan rencana kerja dan anggaran agar tidak meluas dan tepat sasaran.